Sistem Kredit Sosial di Tiongkok “Dapat Mengganggu Kedaulatan Negara-negara Lain”
Menurut penelitian, sistem kredit sosial ini,
yang dikritik oleh Orwellian
sebagai
alat pemantau masyarakat, adalah sistem yang membentuk perilaku bisnis asing.
Sistem kredit sosial di
Tiongkok, sebuah sistem data besar untuk memantau dan membentuk perilaku bisnis
dan masyarakat, telah mencapai batas terluar Cina yang kemudian mempengaruhi
perusahaan-perusahaan internasional.
Sistem ini adalah proyek ambisius yang sedang berkembang;
sebuah seri data besar dan Kecerdasan Buatan, di mana sistem ini memberikan skor kredit sosial secara efektif kepada subyek berdasarkan
perilaku sosial, politik dan ekonomi mereka
Akses layanan seperti penerbangan dan kereta api terlarang
untuk orang dengan skor rendah, sementara mereka yang memiliki skor tinggi
dapat mengakses hak istimewa. Pemerintah Tiongkok ingin agar 1,35 miliar
warganya tunduk pada sistem pada tahun 2020.
Tetapi sebuah laporan baru oleh sarjana Cina AS, Samantha
Hoffman, untuk Institut Kebijakan Cyber Internasional ASPI di Canberra
mengklaim bahwa dampak sistem di luar perbatasan Tiongkok belum dipahami dengan
baik, dan sebenarnya sudah membentuk perilaku bisnis asing sejalan dengan preferensi
partai Komunis Cina. Ia berkata bahwa sistem ini berpotensi untuk campur
tangan langsung dalam kedaulatan negara lain.
Dia juga mengatakan bahwa insiden baru-baru ini di mana pihak
berwenang Tiongkok menekan maskapai penerbangan internasional di AS dan
Australia agar menggunakan terminologi dari Beijing untuk merujuk pada Taiwan
dan Hong Kong, adalah contoh penting
dari perpanjangan tangan aturan sistem kredit sosial kepada perusahaan asing.
“Manajemen kredit industri penerbangan sipil mengatakan bahwa
maskapai penerbangan yang dituduh melanggar dituliskan untuk menerapkan dua
pedoman kebijakan utama dalam membangun sistem kredit sosial di Tiongkok,” jelasnya.
"Kredit sosial digunakan secara khusus dalam kasus-kasus ini untuk memaksa
maskapai penerbangan internasional mengakui dan mengadopsi peraturan versi CCP,
dan karenanya menekan perspektif alternatif di Taiwan."
Mulai 1 Januari 2018, semua perusahaan dengan lisensi
bisnis Tiongkok - suatu keharusan untuk beroperasi di negara itu - dibawa ke dalam
sistem kredit sosial melalui persyaratan lisensi baru untuk memiliki 18 digit
“kode kredit sosial terpadu”. Melalui nomor ID bisnis ini, pemerintah Tiongkok melacak semua bisnis, melaporkan pelanggaran terhadap Sistem Informasi Kredit
Perusahaan Nasional, kata Hoffman. Sistem ini meluas ke organisasi nirlaba,
LSM, serikat pekerja, dan organisasi sosial setelah 30 Juni.
"Perusahaan tidak punya pilihan selain mematuhinya
jika mereka ingin terus melakukan bisnis di Tiongkok," kata Hoffman kepada
Guardian Australia.
Sanksi untuk perusahaan sejauh ini dalam bentuk denda,
katanya, mengutip contoh peritel Jepang, Muji, yang didenda 200.000 yuan pada
Mei karena label pada produk yang dijual di Tiongkok ternyata terdaftar dari
negara Taiwan. Denda tersebut menyebutkan pelanggaran menurut peraturan PRC
tentang pelarangan iklan yang merusak "martabat atau kepentingan
negara", tetapi pelanggaran itu juga dicatat pada sistem kredit sosial, Sistem
Informasi Kredit Usaha Nasional. Daftar ini dapat memicu denda lebih lanjut
dari lembaga negara lain, kata Hoffman.
Tidak jelas apakah perusahaan asing memiliki akses ke
informasi yang disimpan dalam catatan kredit sosial mereka, atau jika warga
negara asing dapat mengetahui apakah perusahaan negara mereka telah membuat
konsesi atau mengubah perilaku mereka sebagai hasilnya.
Guardian Australia tidak berhasil meminta komentar dari
Qantas, yang diumumkan awal bulan ini bahwa mereka akan mengubah bahasa yang
digunakan di situs web globalnya sesuai dengan terminologi yang diinginkan oleh
pemerintah Tiongkok untuk Taiwan.
Hoffman adalah rekan akademik tamu di Mercator Institute
for China Studies di Berlin. Penelitiannya, Kredit Sosial: Teknologi Penyempurnaan
Kontrol Otoriter dengan Konsekuensi Global, diterbitkan bulan Juni
2018, oleh Institut Kebijakan Strategis Australia, sebuah strategi think tank
tentang keamanan yang mendesak pemerintah Australia melarang keras campur
tangan pemerintah China dalam demokrasi negaranya.
Penelitian itu muncul di tengah periode yang sulit dalam
hubungan Australia-Tiongkok; di minggu yang sama Komite parlemen Australia merilis
laporan bipartisan yang membuka jalan dikeluarkannya rancangan undang-undang
baru terhadap campur tangan asing yang terselubung, koersif atau korup.
Apakah
sistem kredit sosial itu?
Kritik terhadap sistem kredit sosial Tiongkok yang dikatakan
oleh Orwellian adalah bahwa sistem ini sebagai alat pemantauan sosial dan
penindasan politik; tetapi pemerintah Tiongkok mengatakan itu adalah cara
meningkatkan efisiensi administrasi dan mendorong kepercayaan dan perilaku
moral oleh warganya.
Orang-orang dapat masuk daftar hitam karena pelanggaran
seperti merokok di kereta api, menggunakan tiket yang kadaluwarsa atau gagal
membayar denda, serta menyebarkan informasi palsu atau menyebabkan masalah pada
penerbangan, menurut pernyataan yang dirilis oleh Komisi Pembangunan dan
Reformasi Nasional Tiongkok pada bulan Maret.
Warga negara dengan skor kredit tinggi dapat mengakses
hotel, rumah sewa, dan bahkan sekolah yang lebih baik; sementara mereka yang
memiliki skor kredit rendah dapat secara sementara atau permanen dilarang
mengambil pesawat atau kereta api, seperti yang terjadi pada 6,15 juta orang
pada tahun 2017, berdasarkan angka pemerintah sendiri. Versi percontohan dari
skema yang dijalankan tahun ini di Kota Hangzhou dilaporkan melihat warga
dengan peringkat kredit sosial yang tinggi mendapatkan akses gratis ke
fasilitas gym dan waktu tunggu rumah sakit umum yang lebih pendek.
Di sisi bisnis, Brookings Institute telah melaporkan bahwa
bisnis yang membayar pajak tepat waktu dan “mematuhi tuntutan pemerintah” akan
mendapatkan kondisi pinjaman yang lebih baik dan akses yang lebih mudah ke
tender publik; bisnis yang tidak patuh akan menghadapi kondisi bisnis yang
lebih sulit.
Tetapi beberapa peneliti percaya kekuatan dan jangkauannya
mungkin terlalu dibesar-besarkan.
Peneliti Universitas Teknologi Queensland, Meg Jing Zeng
mengatakan bahwa disamping sistem kredit sosial dapat digunakan untuk menghukum
para pembangkang politik seperti wartawan Liu Hu, sistem itu mungkin memiliki
manfaat positif bagi warga Tiongkok karena pejabat pemerintah bisa saja masuk
daftar hitam untuk perilaku korup. Lebih dari 1.100 pejabat berada di daftar ambang batas pada Desember 2017, menurut organisasi media negara Harian People.
Sebuah studi akademik tentang sistem kredit sosial yang
dirilis bulan lalu oleh peneliti Belgia Rogier Creemers mengatakan bahwa
walaupun pemerintah Tiongkok memiliki ambisi tinggi untuk sistem tersebut, alat ini
tetap saja alat yang relatif tidak beradab saat ini.
"Mungkin lebih akurat untuk memahami sistem kredit
sosial sebagai sebuah ekosistem yang menginisiasi pembagian logika dasar yang
sama, daripada mesin yang sepenuhnya terpadu dan terintegrasi untuk kontrol
sosial," tulisnya.
***
Tulisan ini merupakan terjemahan dari artikel yang dimuat di The Guardian hari Rabu, 27 Juni 2018, ditulis oleh Kelsey Munro.
Berikut link artikelnya:
https://www.theguardian.com/world/2018/jun/28/chinas-social-credit-system-could-interfere-in-other-nations-sovereignty
https://www.theguardian.com/world/2018/jun/28/chinas-social-credit-system-could-interfere-in-other-nations-sovereignty
ABOUT THE AUTHOR
Hello We are OddThemes, Our name came from the fact that we are UNIQUE. We specialize in designing premium looking fully customizable highly responsive blogger templates. We at OddThemes do carry a philosophy that: Nothing Is Impossible
0 komentar:
Posting Komentar