Sistem Kredit Sosial di Tiongkok

Sistem Kredit Sosial di Tiongkok “Dapat Mengganggu Kedaulatan Negara-negara Lain”

Menurut penelitian, sistem kredit sosial ini, yang dikritik oleh Orwellian sebagai alat pemantau masyarakat, adalah sistem yang membentuk perilaku bisnis asing.

Sistem kredit sosial di Tiongkok, sebuah sistem data besar untuk memantau dan membentuk perilaku bisnis dan masyarakat, telah mencapai batas terluar Cina yang kemudian mempengaruhi perusahaan-perusahaan internasional.

Sistem ini adalah proyek ambisius yang sedang berkembang; sebuah seri data besar dan Kecerdasan Buatan, di mana sistem ini memberikan skor kredit sosial secara efektif kepada subyek berdasarkan perilaku sosial, politik dan ekonomi mereka

Akses layanan seperti penerbangan dan kereta api terlarang untuk orang dengan skor rendah, sementara mereka yang memiliki skor tinggi dapat mengakses hak istimewa. Pemerintah Tiongkok ingin agar 1,35 miliar warganya tunduk pada sistem pada tahun 2020.

Tetapi sebuah laporan baru oleh sarjana Cina AS, Samantha Hoffman, untuk Institut Kebijakan Cyber Internasional ASPI di Canberra mengklaim bahwa dampak sistem di luar perbatasan Tiongkok belum dipahami dengan baik, dan sebenarnya sudah membentuk perilaku bisnis asing sejalan dengan preferensi partai Komunis Cina. Ia berkata bahwa sistem ini berpotensi untuk campur tangan langsung dalam kedaulatan negara lain.

Dia juga mengatakan bahwa insiden baru-baru ini di mana pihak berwenang Tiongkok menekan maskapai penerbangan internasional di AS dan Australia agar menggunakan terminologi dari Beijing untuk merujuk pada Taiwan dan Hong Kong, adalah contoh penting dari perpanjangan tangan aturan sistem kredit sosial kepada perusahaan asing.

“Manajemen kredit industri penerbangan sipil mengatakan bahwa maskapai penerbangan yang dituduh melanggar dituliskan untuk menerapkan dua pedoman kebijakan utama dalam membangun sistem kredit sosial di Tiongkok,” jelasnya. "Kredit sosial digunakan secara khusus dalam kasus-kasus ini untuk memaksa maskapai penerbangan internasional mengakui dan mengadopsi peraturan versi CCP, dan karenanya menekan perspektif alternatif di Taiwan."

Mulai 1 Januari 2018, semua perusahaan dengan lisensi bisnis Tiongkok - suatu keharusan untuk beroperasi di negara itu - dibawa ke dalam sistem kredit sosial melalui persyaratan lisensi baru untuk memiliki 18 digit “kode kredit sosial terpadu”. Melalui nomor ID bisnis ini, pemerintah Tiongkok melacak semua bisnis, melaporkan pelanggaran terhadap Sistem Informasi Kredit Perusahaan Nasional, kata Hoffman. Sistem ini meluas ke organisasi nirlaba, LSM, serikat pekerja, dan organisasi sosial setelah 30 Juni.

"Perusahaan tidak punya pilihan selain mematuhinya jika mereka ingin terus melakukan bisnis di Tiongkok," kata Hoffman kepada Guardian Australia.

Sanksi untuk perusahaan sejauh ini dalam bentuk denda, katanya, mengutip contoh peritel Jepang, Muji, yang didenda 200.000 yuan pada Mei karena label pada produk yang dijual di Tiongkok ternyata terdaftar dari negara Taiwan. Denda tersebut menyebutkan pelanggaran menurut peraturan PRC tentang pelarangan iklan yang merusak "martabat atau kepentingan negara", tetapi pelanggaran itu juga dicatat pada sistem kredit sosial, Sistem Informasi Kredit Usaha Nasional. Daftar ini dapat memicu denda lebih lanjut dari lembaga negara lain, kata Hoffman.

Tidak jelas apakah perusahaan asing memiliki akses ke informasi yang disimpan dalam catatan kredit sosial mereka, atau jika warga negara asing dapat mengetahui apakah perusahaan negara mereka telah membuat konsesi atau mengubah perilaku mereka sebagai hasilnya.

Guardian Australia tidak berhasil meminta komentar dari Qantas, yang diumumkan awal bulan ini bahwa mereka akan mengubah bahasa yang digunakan di situs web globalnya sesuai dengan terminologi yang diinginkan oleh pemerintah Tiongkok untuk Taiwan.

Hoffman adalah rekan akademik tamu di Mercator Institute for China Studies di Berlin. Penelitiannya, Kredit Sosial: Teknologi Penyempurnaan Kontrol Otoriter dengan Konsekuensi Global, diterbitkan bulan Juni 2018, oleh Institut Kebijakan Strategis Australia, sebuah strategi think tank tentang keamanan yang mendesak pemerintah Australia melarang keras campur tangan pemerintah China dalam demokrasi negaranya.

Penelitian itu muncul di tengah periode yang sulit dalam hubungan Australia-Tiongkok; di minggu yang sama Komite parlemen Australia merilis laporan bipartisan yang membuka jalan dikeluarkannya rancangan undang-undang baru terhadap campur tangan asing yang terselubung, koersif atau korup.

Apakah sistem kredit sosial itu?

Kritik terhadap sistem kredit sosial Tiongkok yang dikatakan oleh Orwellian adalah bahwa sistem ini sebagai alat pemantauan sosial dan penindasan politik; tetapi pemerintah Tiongkok mengatakan itu adalah cara meningkatkan efisiensi administrasi dan mendorong kepercayaan dan perilaku moral oleh warganya.

Orang-orang dapat masuk daftar hitam karena pelanggaran seperti merokok di kereta api, menggunakan tiket yang kadaluwarsa atau gagal membayar denda, serta menyebarkan informasi palsu atau menyebabkan masalah pada penerbangan, menurut pernyataan yang dirilis oleh Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional Tiongkok pada bulan Maret.

Warga negara dengan skor kredit tinggi dapat mengakses hotel, rumah sewa, dan bahkan sekolah yang lebih baik; sementara mereka yang memiliki skor kredit rendah dapat secara sementara atau permanen dilarang mengambil pesawat atau kereta api, seperti yang terjadi pada 6,15 juta orang pada tahun 2017, berdasarkan angka pemerintah sendiri. Versi percontohan dari skema yang dijalankan tahun ini di Kota Hangzhou dilaporkan melihat warga dengan peringkat kredit sosial yang tinggi mendapatkan akses gratis ke fasilitas gym dan waktu tunggu rumah sakit umum yang lebih pendek.

Di sisi bisnis, Brookings Institute telah melaporkan bahwa bisnis yang membayar pajak tepat waktu dan “mematuhi tuntutan pemerintah” akan mendapatkan kondisi pinjaman yang lebih baik dan akses yang lebih mudah ke tender publik; bisnis yang tidak patuh akan menghadapi kondisi bisnis yang lebih sulit.

Tetapi beberapa peneliti percaya kekuatan dan jangkauannya mungkin terlalu dibesar-besarkan.

Peneliti Universitas Teknologi Queensland, Meg Jing Zeng mengatakan bahwa disamping sistem kredit sosial dapat digunakan untuk menghukum para pembangkang politik seperti wartawan Liu Hu, sistem itu mungkin memiliki manfaat positif bagi warga Tiongkok karena pejabat pemerintah bisa saja masuk daftar hitam untuk perilaku korup. Lebih dari 1.100 pejabat berada di daftar ambang batas pada Desember 2017, menurut organisasi media negara Harian People.

Sebuah studi akademik tentang sistem kredit sosial yang dirilis bulan lalu oleh peneliti Belgia Rogier Creemers mengatakan bahwa walaupun pemerintah Tiongkok memiliki ambisi tinggi untuk sistem tersebut, alat ini tetap saja alat yang relatif tidak beradab saat ini.

"Mungkin lebih akurat untuk memahami sistem kredit sosial sebagai sebuah ekosistem yang menginisiasi pembagian logika dasar yang sama, daripada mesin yang sepenuhnya terpadu dan terintegrasi untuk kontrol sosial," tulisnya.

***

Tulisan ini merupakan terjemahan dari artikel yang dimuat di The Guardian hari Rabu, 27 Juni 2018, ditulis oleh Kelsey Munro.

Berikut link artikelnya:
https://www.theguardian.com/world/2018/jun/28/chinas-social-credit-system-could-interfere-in-other-nations-sovereignty